PKBM MELATI Siap hadapi UN 2016.

Warga Belajar PKBM Melati

Tempuran - Pendidikan menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang untuk menjadi manusia mandiri, dalam arti dapat hidup sejajar dengan orang lain dalam meraih kehidupan yang layak. Tak terkecuali warga yang tidak mendapat kesempatan untuk  menempuh pendidikan formal. Mereka masih berusaha untuk mendapatkan pendidikan dengan cara mengikuti pendidikan non formal.

PKBM MELATI yang beralamat di Dusun Burandul Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran  Kabupaten Karawang merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal bagi warga di sekitarnya. Tercatat ada  10 warga belajar Kelompok Belajar Paket A,  20 warga belajar Kelompok Paket B dan  41 warga belajar Kelompok Paket C.

Warga belajar PKBM Melati tersebut sebagian besar masih usia muda. Tertua berusia 26 tahun. Mereka beralasan tak mampu bersekolah ke sekolah formal karena keterbatasan kemampuan biaya yang dianggap mahal. Walau demikian mereka bersemangat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi meski lewat jalur non formal.

Dra. Engkom Komariah Direktur PKBM Melati mengatakan bahwa dirinya rela mengorbankan dirinya, baik tenaga, pikiran bahkan uang hanya untuk membantu warga sekitar untuk berkesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sampai saat ini PKBM Melati masih menempati bagian dari rumah pribadinya. PKBM yang didirikan sejak 2007 itu telah banyak menghasilkan lulusan yang saat ini telah terbukti bisa melanjutkan pendidikannya bahkan ke perguruan tinggi, banyak pula yang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menjelang pelaksanaan ujian nasional yang akan digelar April mendatang, Engkom menyatakan siap melaksanakannya. Hal itu turut juga diamini warga belajar yang saat itu hadir.

Diakhir perbincangan, Engkom Komariah yang juga seorang Kepala SD di Kecamatan Tempuran berharap PKBM yang dipimpinnya bisa lebih maju. Salah satunya dia berharap ada pihak-pihak memberikan batuan, terutama pemerintah. Engkom juga mengaku PKBM yang dipimpinnya pernah mendapat bantuan pemerintah pada tahun 2014.